Kami bergerak dibidang jasa pengurusan Hak paten,
hak cipta, merek, desain industri dan hak-hak lain yang termasuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.
mitrahaki-top
Hubungi Kami
mitrahaki-botom
 



Tentang HaKI

5. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi dan setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagaian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu dan di dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu fungsi elektronik.



PERLINDUNGAN ATAS DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Yang original, dinyatakan original apabila desain tersebut merupakan karya mandiri pendesain dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain.

Yang tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

PERMOHONAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
~Foto copy KTP sebanyak 1 (Satu) Lembar
~Salinan Gambar / Foto rangkaian sirkuit elektronik tersebut yang disimpan dalam bentuk CD
~ membayar Biaya Permohonan

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Menimbang:
a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;

b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Untuk lebih jelasnya bisa di download di sini......


About US Tentang HAKI Pengurusan HAKI Hubungi Kami