Kami bergerak dibidang jasa pengurusan Hak paten,
hak cipta, merek, desain industri dan hak-hak lain yang termasuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.
mitrahaki-top
Hubungi Kami About US Tentang HAKI Pengurusan HAKI Hubungi Kami
mitrahaki-botom
 



Tentang HaKI

3. MEREK
Apakah merek itu adalah suatu tanda, yang berupa nama, gambar, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.



MEREK DAGANG
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Contoh Merek dagang : Aqua, SONY, NOKIA, LG, Sosro, dll

MEREK JASA
Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Contoh merek jasa : Restoran KFC, Mc Donalds, Hotel Aston, Hotel Hyatt, Matahari Dept Store, Ramayana Dept Store, Carrefour dll.

PENDAFTARAN MEREK
Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah :
~ Personal
~ Badan Hukum
~ beberapa Orang atau Badan Hukum

SYARAT PENDAFTARAN MEREK
~Foto copy KTP/Paspor/Akta Pendirian
~30 (tiga) puluh lembar etiket merek
surat pernyataan bermaterei yang menyatakan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah milik pemohon dan tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya
~Formulir permohonan yang ditanda tangani pemohon/kuasanya
~Biaya pengecekan merek terdahulu
~Membayar biaya pendaftaran

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
M E R E K

Menimbang :
a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensikonvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;

b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf

b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.

6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

Untuk lebih jelasnya bisa di download di sini......