Kami bergerak dibidang jasa pengurusan Hak paten,
hak cipta, merek, desain industri dan hak-hak lain yang termasuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.
mitrahaki-top
Hubungi Kami About US Tentang HAKI Pengurusan HAKI Hubungi Kami
mitrahaki-botom
 



Tentang HaKI

2. PATEN
Apakah PATEN itu, Paten adalah hak esklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor dan Pemegang Paten, adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedang Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.



TAHAPAN PERMOHONAN PATEN
Tahapan - tahapan yang dilalui dalam mengajukan paten adalah:
~ Pengajuan Permohonan
~ Pemeriksaan Administratif
~ Pengumuman Permohonan Paten
~ Pengumuman Substantif
~ Pemberian atau penolakan.

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN
Pengajuan permohonan paten yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada DJHKI dengan mengunakan formulir permohonan paten yang memuat :

Persyaratan minimum Permohonan Paten
~ Deskripsi dalam Bahasa Indonesia bagi Paten atau Paten sederhana atau Deskripsi dalam Bahasa asing bagi Paten Luar Negeri satu set
~ Formulir Permohonan Paten
~ Foto copy KTP/Paspor/Akta pendirian
~ Bukti pembayaran permohonan sesuai dengan jenis perlindungan yang diminta.

Persyaratan Formalitas Permohonan Paten
~Terjemahan Deskripsi dalam bahasa Indonesia bagi Paten Luar Negeri 3(tiga) set
~Surat kuasa asli yang dilegalisir oleh Kantor Pos bagi permohonan dengan kuasa
~Pengalihan hak bagi pemohon bukan Inventor
~Bukti Prioritas dalam bahasa Negara asal


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
P A T E N

Menimbang :
a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;

b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.

6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hari adalah hari kerja.

Untuk lebih jelasnya bisa di download di sini......